'Aisyiyah

 

Materi pertama dibawakan Dra. Hj. Sri Maryuni, warga Aisyiyah yang menduduki kursi komisi B DPRD Jawa tengah, membawakan materi Keterwakilan Perempuan dalam Demokrasi Indonesia. Dalam paparannya data proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 261,9 pada tahun 2017. Penduduk perempuan berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75%. Sayangnya eksistensi perempuan tersebut belum terwakilkan sepenuhnya di kursi parlemen. Pemerintah menanggapi positif dengan memberikan angin segar dengan penerbitan peraturan perundang-undangan terkait. UU nomor 2 tahun 2011 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Kehadiran perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan diantaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

 

 

Menurut Maryuni, PR besar untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan di kursi DPR. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghadirkan caleg perempuan semakin banyak di nomor urut teratas. Dalam proses ini perlu adanya kaderisasi agar perempuan yang memiliki potensi dan peduli untuk  maju dalam pemilihan legislatif. Berdasarkan survei oleh Internasional Foundation for Electoral System (IFES) pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa pemilih cenderung mendukung caleg perempuan yang memiliki intelektual baik, bersih dari korupsi, dan berpengalaman di dunia politik.

 

 

Pemateri kedua Mufnetty Sofa, wakil LPP PWA Jawa Tengah menyampaikan Pentingnya Politik Perempuan. Paparan diawali dengan curahan pendapat mengapa kaum perempuan enggan terjun dalam dunia politik. Aisyiyah berkontribusi untuk memahamkan jamaahnya untuk mulai melek politik sebagai bentuk ibadah. Materi awal disampaikan tujuan berpolitik meliputi tiga hal dasar, yaitu untuk tujuan moral, kelembagaan dan kekuasaan. Ragam politik yang hadir saat ini berupa politik moral dan politik praktis. Aisyiyah menghimbau warganya ikut andil dalam politik moral, gerak politik yang menjunjung nilai adiluhung sebagai gerakan moral dan agama yang bermakna untuk keluarga dan masyarakat. Sebaliknya dihimbau tidak berpolitik praktis, dimana sistem dan gerakannya untuk mempengaruhi atau memperoleh kekuasaan.

 

 

Hal tersebut berpijak pada pandangan pendidikan politik dalam Muhammadiyah menurut KH Ahmad Dahlan sebagai misi rahmatan lil ‘alamin yang mengelaborasi semua aspek kehidupan yang menjadikan politik mewadahi kepentingan bersama. Perlu keterlibatan umat dalam upaya mensikapi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan cara yang ma’ruf. Muhammadiyah dan Aisyiyah menegaskan untuk tidak terjun dalam politik praktis, melainkan harus hadir dalam berpolitik moral. Politik moral membutuhkan peran penting perempuan dalam memajukan masyarakat dan bangsa, berkiprah di ruang publik tanpa melepas peran domestik.

 

 

Edukasi sadar politik sebagai respon pada perubahan dan isu zaman. Aisyiyah dituntut berpikir kritis dan terbuka terhadap keberadaan politik sebagaimana yang disampaikan dalam QS. Ali Imron: 110 dan 114, ayat tersebut berisi ajakan kepada kebenaran dan ajakan itu dilakukan dengan baik bukan dengan pemaksaan. Kebenaran akan berjalan dengan baik ketika dilaksanakan secara terorganisasi dan dilakukan dengan baik. QS. Al Isra: 80, Rasulullah diperintahkan untuk meminta Tuhannya kekuasaan dan negara yang kuat yang menjadikannya disegani agar dapat meninggikan dan menolong agama; maka Allah menjadikan baginya negara di Madinah.

 

Dalam perkembangannya Aisyiyah berkontribusi dalam politik moral yang sangat berpengaruh di bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan melalui Muhammadiyah berkontribusi dalam penetapan regulasi pemerintah. Sikap Aisyiyah terhadap politik Aisyiyah mengambil sikap memposisikan diri sebagai mitra pemerintah dengan mempertahankan berpedoman pada Quran dan hadist. Aisyiyah mengambil langkah menjaga jarak dalam berpolitik praktis. Mengambil sikap mendukung dan membina anggotanya yang terjun dalam politik praktis.

 

Suplemen materi dari Yudi Janaka, Politik Perempuan. Bahasan gayeng dan hangat menutup acara berkutat pada pertanyaan, apakah perempuan perlu berpolitik dan mengapa alasannya perempuan cenderung untuk menjauhi politik? Perempuan harus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas bangsa melalui politik. Politik ini merupakan kebaikan bersama. Pola pikir baik akan menjadikan masyarakat menjadi agen perubahan. Perubahan besar dapat dicapai melalui pendidikan dengan desain yang baik, salah satunya mengacu pada role model kultural Jawa yang sudah mengakar kuat.  Konsep sosial dan budaya budaya Jawa ini dapat berpengaruh pada reformasi kader. Kader ideal identik dengan keteladanan sosok dengan kemampuan sosial tinggi, inklusif dan mengayomi masyarakat.

 

Redaktur : LPPA PDA Karanganyar